PADANG LAWAS UTARA,- Situasi Politik di Kab. Padang Lawas Utara dinilai semakin tidak kondusif menjelang Pemilu ini, ujar salah satu Aktivis Mahasiswa asal Paluta.Sabtu, (13/1/2024)
Syaiful Ritonga, menyampaikan ketika diwawancarai awak media di salah satu warung kopi di Pasar Gunung Tua, Padang Lawas Utara. Syaiful Menyebutkan KPU, BAWASLU, Aparat Penegak Hukum serta seluruh stakeholder agar terus berperan aktif dalam menjaga situasi perpolitikan di Paluta agar tetap kondusif dan berlangsung aman tanpa ada pelanggaran hukum.
Sebab sampai saat ini masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi menjelang pemilu serentak 2024 ini yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bahkan terindikasi mengangkangi konstitusi yang telah berketetapan di NKRI, adapun kejanggalan yang dimaksud antara lain :
1. Banyaknya Penyelenggara Pemilu Yang Terlibat Dalam Partai Politik dan Bahkan Telah Menjadi Tim Sukses (TS) dari salah satu Caleg.
2. Banyaknya Pelanggaran-Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh ASN/PNS yakni intervensi terhadap bawahannya untuk mendukung salah satu kandidat baik caleg maupun capres.
3. Adanya isu yang berkembang pesat terkait Komisioner KPU yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum, sehingga peluang kecurangan selanjutnya dinilai akan meningkat pula jika permasalahan tersebut tidak dituntaskan secepatnya.
Serta beberapa pelanggaran lain yang diduga dilakukan oleh caleg yang lain.
Maka daripada itu, KPU, BAWASLU serta APH harus menggunakan kewenangannya untuk menindak segala pelanggaran hukum yang dinilai akan mengganggu keamanan dan kenyamanan Pemilu 14 Februari 2024 mendatang, lanjut Syaiful.
Yang pertama terkait masalah salah satu Komisioner KPUD Padang Lawas Utara yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan namun tetap terpilih menjadi Komisioner KPU Paluta, jika dari Penyelenggara Pemilu saja sudah ada kecurangan apalagi jalannya Pemilu sudah dapat dipastikan kecurangan yang lebih besar akan terjadi, sambung Habib Mulia Dalimunte.
Dan yang harus menjadi PR kita bersama yaitu bagaimana menghentikan penyelenggara pemilu agar tidak terlibat atau kerja sama dengan Parpol dalam melancarkan rencana-rencana busuknya sebab aroma kebusukan mereka merupakan musuh kita bersama demi terwujudnya Pemilu 2024 yang LUBER JURDIL, tandas Mulia Habib
Belum lagi Para ASN/PNS yang secara terang-terangan mengintervensi bawahannya agar memilih salah satu paslon dan yang paling parahnya sampai mengancam bawahannya agar tetap mendukung salah satu kandidat, dan hal seperti ini tidak boleh berkepanjangan dan harus sama-sama kita bumi hanguskan tegas Muliha Habib.
Dan setelah ini kami dari Mahasiswa dan Pemuda akan melakukan konsolidasi untuk melaporkan permasalahan tersebut diatas kepada Instansi terkait, tandas Syaiful dan Habib.*(AIS)