LANGKAT,- Beredar kabar dari sejumlah orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai kontraktor/rekanan terkait dugaan besarnya jumlah FEE apabila ingin mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan Langkat.
Hal ini diperkuat dengan adanya rekaman suara yang memperdengarkan 2 orang sedang berbicara terkait tata cara apabila ingin mendapatkan proyek di dinas Pendidikan Langkat. Didalam rekaman suara tersebut sempat disebutkan bahwa salah satu caranya adalah dengan mengedepankan FEE kepada salah satu oknum PNS dinas Pendidikan inisial SUP dengan jumlah yang fantastis yakni sebesar 17%.
Saat awak media coba mengkonfirmasi oknum bersangkutan via seluler terkait isu yang tengah Beredar beserta mengirimkan rekaman suara terkait dugaan persenan uang pelicin tersebut guna memperoleh kepastian tetapi tidak ada respon sama sekali.
Demi memperoleh informasi yang lebih akurat, maka awak media pun mencoba untuk bertemu dengan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Langkat, saat ditanya mengenai perihal tersebut, Kabid Pembinaan SD menyatakan tidak tahu apapun. "Saya tidak tahu apa-apa soal itu bg."
Dengan kondisi Langkat yang sedang menjadi primadona petugas Gedung Merah Putih sesaat setelah kejadian OTT Bupati Langkat periode 2019-2024, seharusnya itu menjadi pelajaran berharga bagi para oknum-oknum yang sangat berani bermain-main dan mendekati dugaan Tindak Pidana Korupsi. Namun hal ini tidak berarti bagi oknum inisial SUP di Dinas Pendidikan Langkat.
Menanggapi hal diatas, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Langkat Muhammad Rafii, S.Pd angkat bicara.
"Merasa prihatin terhadap dugaan kejadian yang sedang viral dibicarakan, ini menandakan tidak adanya efek jera atas kejadian pasca OTT BUPATI Langkat periode 2019-2024 dengan permasalahan yang sama yaitu fee proyek. Tutupnya.*(tim)